Jokowi: Anggaran 2017 Untuk Program Prioritas

671569ff-ad95-4ce3-af28-86759c79a683
Jakarta -Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah saat ini sedang membahas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2017 dan RUU tentang
Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN 2015.DPR dan Pemerintah, berkomitmen untuk memastikan bahwa anggaran tahun 2017 disusun dengan cermat demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Anggaran itu harus mengikuti program prioritas. Tidak boleh lagi sekadar dibagi rata ke unit-unit kerja.Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pidato Sidang Tahunan, di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2016).Pada tahun 2016 ini, DPR bersama Pemerintah telah menyelesaikan 10 Rancangan Undang-Undang untuk disahkan menjadi Undang-Undang, antara lain
Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang menjamin upaya pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak dan terjangkau bagi rakyat; Undang-Undang tentang Amnesti Pajak yang mendukung sumber penerimaan negara; serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam sebagai bagian dari upaya pemajuan kesejahteraan nelayan serta sektor kemaritiman di Tanah Air.

Selanjutnya dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR telah mendorong optimalisasi pemeriksaan BPK, serta optimalisasi peran komisi
dan anggota Dewan. DPR juga telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap para pejabat negara yang diajukan Pemerintah.

“Alhamdulillah, Kapolri, Pimpinan KPK, dan Pimpinan Ombudsman RI, semuanya telah dilantik dalam beberapa bulan terakhir,” ujar Jokowi.

sumber : http://finance.detik.com/read/2016/08/16/095318/3276397/4/jokowi-anggaran-2017-untuk-program-prioritas?f9911013

Kemenkeu Terima Penghargaan Pengelola Kepegawaian Terbaik

BKN-Award-2

Jakarta, 26/05/2016 MoF News – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperoleh peringkat kedua kategori Pengelola Kepegawaian Terbaik pada tingkat Kementerian/Lembaga dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian 2016 (BKN Award). Penghargaan kepada Kemenkeu ini diterima oleh Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto pada Kamis (26/5).

Acara yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta ini dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, dan para menteri terkait. Dalam sambutannya, Wakil Presiden berpesan agar inovasi dan prestasi yang telah didapatkan dapat menjadi contoh bagi instansi lain dan pemerintah daerah, sehingga menjadi program nasional yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

“Kepegawaian nasional dalam artian melayani masyarakat merupakan suatu pekerjaan yang mulia dan baik.  Yang kita harapkan dari ASN, bagaimana seluruh pegawai secara indah kompak, punya skill dan menghasilkan produk yang baik,” jelasnya.

Sebagai informasi, Rakornas ini mengangkat tema ‘Revolusi Mental Menuju ASN Berintegritas Profesional, dan Berdaya Saing Global’. Sesuai dengan tema tersebut, penyelenggaraan Rakornas ini bertujuan untuk membangun konsolidasi dalam pembinaan dan pelaksanaan manajemen kepegawaian dengan seluruh pejabat pembina kepegawaian serta membangun komitmen bersama dalam pelaksanaan Manajemen Kepegawaian yang profesional, bermartabat dan berdaya saing global melalui percepatan perubahan pola pikir (revolusi mental) Pegawai Negeri Sipil (PNS).(ags)

Promosikan Inovasi, DJPB Gelar Corner Day Expo 2016

Promosikan-Inovasi,-DJPB-Gelar-Corner-Day-Expo-2016_0

Jakarta, 23/05/2016 DJPB News – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaksanakan kegiatan Corner Day Expo Transformasi Kelembagaan 2016 selama lima hari mulai tanggal 23 s.d. 25 Mei 2016 di Gedung Yusuf Anwar Kemenkeu, Jakarta.

“Expo ini dibuat untuk menginformasikan inovasi-inovasi yang telah dikembangkan di bidang pengelolaan keuangan negara, khususnya pengelolaan perbendaharaan kepada pegawai, pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat umum,” kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowirjono dalam sambutannya.

Selain itu, lanjutnya, hal ini menegaskan bahwa pelaksanaan cetak biru Transformasi Kelembagaan (TK) Kemenkeu yang dilakukan hingga tahun 2016 telah memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan organisasi birokrasi menjadi lebih modern dan profesional, pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan serta peningkatan kepuasan dari stakeholders.

Sebagai informasi, expo dibuka dari pukul 08.30 s.d. 17.00 WIB. Selain menampilkan produk inovasi TK, terdapat pula pertunjukan stand up comedy dan foto bersama di wall TK. (fg)

Presiden Ingatkan Daerah untuk Segera Belanjakan Dana Menganggur

Jakarta, 12/05/2016 MoF News – Presiden Joko Widodo mengingatkan kembali kepada para kepala daerah di Indonesia untuk segera merealisasikan belanja di daerah, karena masih banyaknya anggaran daerah yang menganggur di perbankan. Ini disampaikan Presiden saat menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2016 di Istana Negara, Jakarta.

“Saya ingin mengingatkan terlebih dahulu. Akhir tahun 2015, akhir Desember yang lalu, uang anggaran daerah yang masih berada di bank, utamanya Bank Pembangunan (BPD) ada kurang lebih Rp90 triliun. Tetapi pada akhir bulan yang lalu, uang anggaran yang ada di bank daerah BPD ada Rp220 triliun,” jelas Presiden seperti dilansir melalui laman Sekretariat Kabinet pada Kamis (12/05).

Presiden juga menegaskan bahwa ia telah memerintahkan Menteri Keuangan agar daerah-daerah yang masih menyimpan uang dalam jumlah besar besar, dilakukan perubahan sistem transfer menjadi surat utang. “Saya akan mengumumkan daerah mana yang banyak menyimpan uangnya di bank, jika tidak segera memanfaatkan dananya,” tegas Presiden.

Menurut Presiden, uang menganggur tersebut sejatinya dapat diinvestasikan pada hal-hal yang produktif. “Uang Rp200 triliun adalah uang yang sangat besar sekali. Segera belanjakan dan giring belanja-belanja semuanya pada belanja modal yang produktif, yang mempunyai efek pada pertumbuhan ekonomi di daerah,” tutur Presiden.

Terlebih, untuk daerah-daerah yang sekarang ini terimbas penurunan harga komoditas dan kuantitas ekspornya sedang turun, belanja pemerintah dapat membantu menahan laju penurunan pertumbuhan. “Justru trigger-nya ada di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota. Dan banyak yang tidak melakukan itu,” tegas Presiden.(as)

PMK-72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan Aparatur Sipil Negara

Perubahan-perubahan penting :

Pasal 3

(1) Uang Makan tidak diberikan kepada Pegawai ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tidak hadir kerja;
b. sedang melaksanakan perjalanan dinas;
c. sedang melaksanakan cuti;
d. sedang melaksanakan tugas belajar; dan/ atau
e. diperbantukan atau dipekerjakan di luar instansi pemerintah.
(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota sampai dengan 8 (delapan) Jam.
(3) Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan Uang Makan sepanjang Pegawai ASN yang bersangkutan mengisi daftar hadir kerja pada hari kerja berkenaan.

Pasal 6

(1) Pembayaran Uang Makan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening Pegawai ASN.
(2) Dalam hal pembayaran Uang Makan tidak dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA mengajukan permohonan kepada kepala KPPN atas pembayaran Uang Makan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui rekening Bendahara Pengeluaran.
(3) Pembayaran Uang Makan dengan mekanisme pembayaran Pengeluaran langsung melalui rekening Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah mendapat persetujuan dari kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah.

Download PMK-72/PMK.05/2016

BPK Apresiasi Pemerintah Serahkan LKPP Unaudited Tepat Waktu

Jakarta, 30/03/2016 DJPBN News –  Menjalankan salah satu tugas utama dan amanat undang-undang, Kementerian Keuangan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (30/03).

LKPP Unaudited diserahkan kepada Ketua BPK oleh Menteri Keuangan, Bambang PS. Brodjonegoro didampingi antara lain oleh Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo dan Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono dalam kegiatan “Penyerahan LKPP (Unaudited) dan Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2015” di Auditorium BPK Pusat, Jakarta.

Ketua BPK, Harry Azhar Azis dalam sambutannya mengapresiasi pemerintah karena dapat menyerahkan LKPP TA.2015 tepat waktu. Harry Azhar juga menyampaikan bahwa penyerahan LKPP unaudited yang tepat waktu ini memiliki nilai lebih, mengingat LKPP tahun 2015 menjadi wujud momentum perubahan besar dalam sejarah akuntansi sektor publik di Indonesia, yaitu mulai diberlakukannya pelaporan keuangan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di seluruh instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah.

BPK juga mengapresiasi berbagai upaya pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akrual tahun 2015. Penerapan SAP berbasis akrual dalam penyusunan LKPP ini diharapkan tidak menimbulkan bias karena baru pertama kali dilakukan, tetapi justru meningkatkan kualitas laporan. “Sehingga LKPP tahun 2015 yang baru saja kami terima benar-benar dapat memberikan informasi keuangan yang memadai, bermanfaat dan tidak menyesatkan,” ungkap Harry Azhar Azis.

Selanjutnya, Ketua BPK juga mengharapkan bahwa kualitas laporan berupa opini BPK dapat berkorelasi dan dirasakan dampaknya pada kesejahteraan rakyat, karena opini WTP bisa menjadi indikator pengelolaan keuangan pemerintah yang tepat sasaran melalui program-program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Karenanya, LKPP bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh Kementerian/Lembaga, mengingat LKPP merupakan Konsolidasi dari 85 laporan keuangan Kementerian/Lembaga (K/L) dan 1 laporan keuangan Bendahara Umum Negara (BUN).

Sejalan dengan yang disampaikan Ketua BPK, Menteri Keuangan juga menyatakan bahwa pemerintah senantiasa mengupayakan peningkatan kualitas laporan dari tahun ke tahun guna terciptanya pengelolaan keuangan negara yang baik, transparan dan akuntabel. “Pemerintah terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan APBN agar pertanggungjawaban APBN dapat mencapai kualitas terbaik dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Bambang. Ia juga menyatakan kesiapan pemerintah untuk selalu bekerjasama dengan tim auditor BPK guna mewujudkan hal tersebut.